Buku ke-4 Karya Solahudin Pugung SH. MH

Buku yang berjudul “Perihal Tanah dan Hukum Jual Belinya serta Tanggung Jawab PPAT, terhadap akta yang mengandung cacat perspektif negara hukum” adalah buku ke empat yang di tulis oleh Solahudin Pugung SH. MH.

Buku ini di tulis tahun 2021 di masa PPKM akibat pandemic Covid 19 yang banyak memberikan waktu luang kepada beliau.  Cetakan pertama adalah bulan Oktober 2021, Penerbit Deepublish group penerbit CV. Budi Utama, Jogjakarta.

Buku ini sangat penting sebagai acuan belajar dan pegangan bagi siapapun yang berhubungan dengan masalah hukum pertanahan di Indonesia.

Di dalam kata pengantarnya, Bapak Solahudin Pugung SH. MH menyebutkan bahwa buku Perihal Tanah dan Hukum Jual Belinya serta Tanggung Jawab PPAT, terhadap akta yang mengandung cacat perspektif negara hukum ini di ilhami oleh beberapa perkara tanah yang beliau temui di lapangan dalam profesinya sebagai advokat.

Pengalaman “miris” yang di temui di lapangan akhirnya memanggil jiwa intelektualnya untuk ikut berpartisipasi memperbaiki keadaan.

Maka lahirnya buku ini.

Perihal Tanah dan Hukum Jual Belinya serta Tanggung Jawab PPAT, terhadap akta yang mengandung cacat perspektif negara hukum.

Semoga dapat bermanfaat.

— *** —

Berikut Sekilas Ulasan dan Intisari dari Buku ke-4 karya Bapak Solahudin Pugung SH. MH (advokat dan konsultan hukum di Jakarta). 

Diskursus tanah merupakan hal yang sangat kompleks, di dalamnya berbagai persoalan hukum berkelindan menjadi satu dan saling berhubungan, mulai dari Hukum agraria, hukum perdata, hukum adat, hukum administrasi negara dan lain-lain.

Diskursus tanah dalam lingkup hukum agraria akan mengundang kita pada pembahasan tanah dari berbagai sisi, baik dari sisi sejarah, kedudukan tanah dalam pandangan negara, dasar berlakunya hukum tanah, surat-surat tanah, letak, luas dan batas-batas tanah dan lain-lain.

Sedangkan diskurus tanah dalam lingkup hukum perdata akan membawa kita pada pembahasan tentang peralihan hak, yang salah satunya melalui jual beli dan ternyata hingga saat ini belum ada ketentuan hukum khusus yang mengaturnya.

Acuan hukum yang di pakai dalam praktek jual beli tanah selama ini, masih terlihat mengandung ambigu.

Di satu sisi, buku II KUH Perdata dicabut oleh UUPA dan jual beli tanah merujuk pada buku III, ternyata buku III tak bisa melepaskan diri dari buku II.

Demikian juga dalam hal penyerahan (levering). Jika jual beli tanah merujuk pada Hukum Perdata, maka levering dan berpindahnya hak atas tanah kepada pembeli baru akan terjadi setelah balik nama.

Namun jika merujuk pada Hukum Adat sebagai dasar pelaksanaan UUPA, maka lebering dan berpindahnya hak atas tanah kepada pemmbeli terjadi seketika, begitu jual beli di sepakati dan adanya pembayaran meskipun belum lunas.

Dari keadaan yang demikian, nampak terlihat hukum jual beli tanah masih mengandung ambigu, hingga UUPA sebagai unifikasi hukum tanah nasional belum sepenuhnya mencerminkan kepastian dan sinkronisasi.

Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT)

Di sisi lain, hadirnya PPAT dalam hal jual beli tanah akan membawa diskursus tanah pada lingkup hukum administrasi negara.

Meskipun secara formal PPAT bukan pejabat negara dan bukan juga pejabat tata usaha negara. Namun kedudukannya sebagai pejabat umum yang mendapat kewenangan dari negara dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan melayani kepentingan publik, secara teoritis dan substantif menempatkannya dipersamakan dengan pejabat administrasi negara.

Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya melayani kepentingan publik membuat akte jual beli, maka sebuah keniscayaan PPAT terikat dengan kaidah-kaidah hukum administrasi negara yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum.

Kesalahan PPAT dalam membuat akte jual beli yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak ataupun bagi pihak ketiga, akan membangun konstruksi hukum yang menempatkan PPAT harus mempertanggungjawabkan kesalahannya itu, baik dalam bentuk tuntutan administrasi maupun tuntutan perdata ganti rugi.

Sedangkan dalam hal tuntutan pidana seperti contoh kasus yang di angkat dalam buku ini, sangat bergantung pada ada atau tidaknya alat bukti yang menunjukkan keterlibatan PPAT dalam peristiwa tersebut, dengan bersandar pada proses penegakan hukum yang objektif yaitu : transparan dan akuntabel, serta sikap subyektif penegak hukum yaitu : jujur dan mengedepankan rasa keadilan.

Penutup

Demikian ulasan intisari dari buku Perihal Tanah dan Hukum Jual Belinya serta Tanggung Jawab PPAT, terhadap akta yang mengandung cacat perspektif negara hukum, karya Bapak Solahudin Pugung SH. MH.

Buku ini layak untuk di miliki sebagai referensi, literasi dan koleksi ilmu.

Sehari-harinya beliau berkegiatan menjalankan profesinya sebagai pengacara di kantor SP & Partners – Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di bilangan Cilandak – Jakarta Selatan.

Tertarik untuk menggunakan jasa beliau? atau berminat mengundang beliau sebagai nara sumber dalam acara seminar hukum, atau konsultasi tentang pendapat hukum.

Silahkan hubungi saja. di kontak ini :

Buku ke-2 Karya Bapak Solahudin Pugung, SH. MH

Buku ke-2 ini berjudul “Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama” di terbitkan tahun 2011.  tebal 69 halaman. Padat akan ilmu dan panduan praktis.

Berikut Intisarinya.

Tidak semua kasus perceraian di ikuti dengan adanya konflik domino, yaitu perkara untuk memperebutkan hak asuh anak dan harta bermasa.

Akan tetapi tidak sedikit perceraian dalam rumah tangga yang berdampak panjang pada adanya konfil domino, yaitu berlanjut pada perkara untuk memperebutkan hak asuh anak dan harga bersama.

Bahkan sering kali di dalamnya terselip pula perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pada keadaan yang kedua di atas, disana terdapat empat peristiwa hukum sekaligus, yaitu perceraiannya sendiri, tentang hak asuh anak, tentang harga bersama dan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang masing-masing mempunyai konsekwensi yang berbeda.

Sebab ia suatu peristiwa hukum yang berantai dan kait-mengait, karenanya kebutuhan pemahaman secaara teori yang relatif kuat dan benar serta panduan teknis praktis yang memadai.

Sehingga proses penanganannya dapat dilakukan secara arif yang bermuara pada jalan parelel antara kehendak yang diinginkan dengan system hukum yang ada.

Kata Pengantar Advokat Senior Dr. Hj. Elza Syarief SH. MH

Buku karya Bapak Solahudin Pugung yang berjudul “Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama” ini di berikan kata pengantar oleh seorang advokat senior yang sangat terkenal yaitu Dr. Hj. Elza Syarief SH. MH.

Berikut kata pengantar beliau :

Ass. Wr. Wb

Saya telah membaca dengan seksama buku  yang berjudul “Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama di Pengadilan Agama” yang di tulis oleh Rekan Solahudin Pugung yang berprofesi sebagai advokat. Penulisan dilakukan secara sistematis dan ilmiah yang di dasarkan kepada Undang-Undang dan aturan hukum lainnya serta pengalaman dalam menangani perkara oleh Penulis.

Topik dari buku ini adalah suatu hal yang sangat penting, yaitu akibat hukum dari perceraian yang selalu menjadi masalah yang berkepanjangan.

Penulis sesuai pengalamannya dan dengan aturan hukum yang ada, memberikan gambaran dan solusi permasalahan tersebut kepada pembaca dengan gamblang dan mudah di mengerti. Buku ini dapat di baca oleh siapa saja sehingga dapat mengerti hak dan kewajibannya akibat dari perceraian serta bagaimana menghadapi masalah tersebut di atas. Juga memberikan panduan secara teori dan praktek kepada mahasiswa hukum dan para calon advokat untuk mengetahui permasalahan tersebut.

Perlu diberikan suatu apresiasi kepada Penulis yang masih menyempatkan diri menulis untuk memberikan sumbangsih pengetahuan kepada publik yang sangat berguna ini.

Akhir kata, saya berharap Rekan Solahudin Pugung sebagai Advokat terus menulis buku yang baik dan bermanfaat untuk membagi ilmu pengetahuan teori dan prakteknya kepada masyarakat Insya Allah akan terus menerbitkan buku-buku yang baik, Amin.

Dr. Hj. Elza Syarief, SH. MH

Advokat Senior

Penutup

Demikian ulasan singkat tentang buku ‘Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama” semoga bermanfaat.